MUSIK DAN INFORMASI PAGI – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak ada menteri yang berhak memberikan penilaian kinerja terhadap sesama menteri. Menurut dia, hanya Presiden yang berhak memberikan evaluasi pada menterinya.
“Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah Presiden. Itu prinsip,” kata Jokowi seusai menghadiri acara di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 6 Januari 2016.
Jokowi menegaskan ia hanya ingin seluruh menterinya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. U menilai kinerja menteri lain, kata Jokowi, bukan tanggung jawab menteri dalam kabinetnya. “Saya ingin sekarang ini menteri terus bekerja,” katanya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga sepanjang 2015. Ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk kategori nilai paling rendah dalam penilaian. Kementerian yang mendapat nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kejaksaan Agung.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuka kepada publik bukan atas perintah Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan laporan tersebut bukanlah untuk menilai kinerja seorang menteri, melainkan menilai institusi pemerintah sesuai dengan aturan.
“Yang dilakukan Kemenpan bukan buat rapor, tapi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dasarnya adalah amanat undang-undang.”