Tak Cukup Hanya Presiden yang Bertindak

Kunjungan Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari terakhir efektif untuk mengokohkan konsolidasi bangsa. Langkah tersebut tentu tidak cukup hanya dilakukan oleh Presiden, tetapi perlu dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Para menteri dan pimpinan lembaga tinggi serta pejabat keamanan negara harus sejalan dalam memberikan pernyataan kepada publik dan langkah nyata hingga ke bawah. Bangsa akan makin kokoh lewat tali-temali konsolidasi itu.

Setelah aksi massa 4 November, Presiden mengunjungi markas pasukan elite semua angkatan dalam tubuh TNI, bersilaturahmi dengan organisasi keagamaan, dan mengundang tokoh-tokoh agama ke Istana Negara. Langkah tersebut layak diapresiasi untuk mendinginkan situasi sosial politik yang menghangat. Mendekati pilkada serentak 2017, termasuk Pilgub DKI Jakarta yang disebut representasi peta politik nasional, persatuan bangsa harus tetap kokoh.

Langkah Presiden tersebut menjadi bagian dari komunikasi politik. Nilai-nilai persatuan tidak boleh ternodai karena nila setitik atas nama konflik suku, agama, ras, dan antargolongan. Meski kunjungan itu juga diartikan sebagai safari politik, apakah penting menimbulkan persepsi yang memicu perdebatan?

Yang pasti, pasukan TNI dipastikan dalam kondisi siaga menjaga keamanan nasional. Anggota kepolisian siap menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Situasi ekonomi global tengah menghadapi pelambatan yang berimbas ke dalam negeri. Namun keamanan harus tetap terjaga dan terjamin agar situasi kondusif terus berjalan. Masyarakat butuh kepercayaan agar bisa menggerakkan roda perekonomian.

Kita punya pengalaman gejolak sosial politik pada 1998 akibat krisis ekonomi. Perekonomian nasional terguncang akibat gejolak harga-harga kebutuhan pokok dan anjloknya nilai tukar rupiah. Stabilitas nasional mesti dijaga supaya situasi krisis jangan sampai terulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan nasional menjadi kunci bagi kegairahan sektor ekonomi. Aksi massa yang dikhawatirkan merusak keamanan tak perlu terjadi lagi.

Penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama menjadi pijakan proses hukum berlaku bagi siapa pun. Karena negara ini berdasar hukum dan harus dijunjung tinggi. Kondisi sosial politik yang stabil dan ekonomi yang menggeliat perlu dijaga bersama sebagai modal bagi bangsa ini untuk terus maju.

Kepala Negara telah membuka keran komunikasi politik secara cair dengan bersilaturahmi ke berbagai elemen bangsa. Seluruh unsur organisasi keagamanan dirangkul dengan komitmen menjaga keukhuwahan umat. Menjaga perbedaan-perbedaan sebagai khazanah bangsa tidak boleh rusak hanya karena nila setitik.

Sumber : suaramerdeka

Editor : Hendra Ray

Komentar Anda

komentar