Terkait Trans Singkuang Warga Berharap PT RPR dan PT TBS Berdamai

Panyabungan.StArtNews- Munculnya gejolak di Trans Singkuang Sp 1 dan Sp 2, dimana warga menuding PT Rendi Permata Raya (RPR) mencaplok lahan mereka seluas 893 Ha di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sebenarnya munculnya persoalan tersebut diakibatkan perseteruan PT RPR dengan PT Tri Bahtera Srikandi (TBS). Dimana  telah PT RPR telah mengadukan PT TBS di Polda Sumatra Utara “menuding” telah menggarap lahan PT RPR seluas 306 Ha diareal HGU mereka. Sementara PT TBS mengaku menanam sawit di areal Trans SP I berdasarkan petunjuk kordinator desa (kordes) SP I bersama warga.

“Dengan munculnya perseteruan ini kedua perusahaan bergerak bidang perkebunan Sawit menunjukan kekuatan masing-masing dimana PT RPR legalitas pormalnya SK Kepala BPN RI nomor 49 HGU- BPN – RI 2009 Tanggal 25 Maret 2009 dan sertifikat HGU No 77 seluas 3.404,37 Ha tanggal 10 Juli 2015. Ditambah HGU No 78 seluas 237,76 Ha serta HGU no 79 seluas 92,13 Ha dari BPN Madina dan putusan PTUN Reg No.49/G/2014/PTUN MDN Tanggal 28 Oktober 2014,” Ujar Sogimin mantan Kepala Desa Trans Ban Dep Bintungan Bejangkar Kecamatan Sinunukan kepada Reporter StArtNews, Selasa sore (30/1).

Sementara PT TBS hanya mengandalkan rekomendasi dari Kanwil Transmigrasi tentang mitra kerja dengan warga Trans didukung MOU turut diketahui Bupati Madina untuk membuka perkebunan kelapa sawit pola plasma di lahan SP I dan SP2.

“Namun sebelumnya juga telah ada MOU PT RPR dengan masyarakat trans pada tahun 2006 untuk bapak angkat karena belum ada realisasi makanya dialihkan secara sepihak. Timbul MOU baru dengan TBS, tentu itu kurang bagus apalagi menyusul adanya surat Menteri Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada waktu itu mengatakan tidak ada lahan transmigrasi dilokasi itu, berharap agar berkenan PT RPR memberikannya,” ucapnya.

Dijelaskannya, menyangkut peserta warga trans singkuang perlu pengkajian ulang karena dari data mereka himpun sudah jauh melenceng makanya perlunya sikap tegas Bupati Madina dalam menentukan peserta plasma. Karena menurut peraturan tiga bulan 15 hari warga Trans meninggalkan tempat maka haknya akan hilang sebagai warga transmigrasi. “Penggantinya juga tentu harus sepengetahuan bupati” ujarnya.

Menurutnya, saat ini kebanyakan peserta warga trans itu dari luar sehingnga dari perseteruan bisa berakibat warga asli dikhwatirkan terjepit pada akhirnya tidak dapat apa – apa. “Untuk itu kita berharap kedua pengusaha berdamai untuk percepatan pembangunan di Madina. Dan kepada Bapak Ignatius Sago Nauli bos TBS bisa melihat persoalan ini secara jernih demi masyarakat trans, tentunya tidak terlepas peran serta Pak Bupati,” harapnya.

Reporter : Z Ray

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi