DPRD Madina Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2016

2 Mei 2017 1576 Views

Panyabungan.StArtNews-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Kab Madina) serahkan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ ) Bupati Madina Tahun Anggaran (TA) 2016 lewat sidang paripurna DPRD pada Selasa (2/5). Sidang paripurna Istimewa yang digelar dir ruang sidang Paripurna Dewan Komplek Perkantoran Pemkab Madina Puncak Payaloting Aek Godang desa Parbangunan Panyabungan dipimpin langsung Wakil ketua Dewan Ir. Zubeir Lubis dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tanpa didampingi Ketua Dewan Hj. Leli Artati, S.Ag dari fraksi Hanura dan wakil ketua Harminsyah Batubara dari fraksi Demokrad.

Erwin Efendi Nasution, SH selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan LKPJ Bupati TA 2016 menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.541.735.851.349 namun terealisasi sebesar Rp1.424.867.413.516,67 dengan presentase 92,42% dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang syah ditargetkan oleh Pemda sebesar Rp 92.508.994.820 mampu direalisasikan Rp 70.183.464.206 dengan presentase 75,87% .Dari serangkaian semua manakala kita melihat potensi daerah maka kami menilai kedepan target PAD ini memungkinkan untuk ditingkatkan seperti Pajak daerah,Retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah serta Pendapatan asli syah. Namun begitu ini sudah menjadi PR bagi kita bersama juga bagaimana meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PAD dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam penentuan target PAD.

Kami dari Pansus menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada saudara Bupati Madina telah menempatkan orang orang inovatif sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama pada pengelola PAD guna meningkatkan PAD Kab Madina. Semoga para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Madina mampu menciptakan perubahan di lingkungan SKPD nya. Namun begitu kami sampaikan juga bahwa kurangnya tenaga pengajar di sekolah sekolah daerah terpencil yang berarti Kab. Madina masih perlu penambahan guru berstatus PNS. Atas dasar ini Pansus merekomendasikan agar Pemda melakukan langkah-langkah konstruktif dan persuasif kepada Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah guru PNS terutama buat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) serta melakukan pemerataan guru di seluruh wilayah Kab. Madina.

Selain itu sektor kesehatan juga sangat lemah pelayanannya terutama dilakukan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Panyabungan terhadap pasien BPJS.Pelayanan dan sikap tenaga medis yang tidak profesional masih tetap menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.Untuk sektor ini Pansus merekomendasikan pada Bupati agar melakukan pembinaan terhadap petugas medis yang kurang ramah, terkesan tidak melayani, cuek dan tidak peduli pada pasien. Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab paramedis terhadap tugasnya. Juga pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan paramedis untuk mencapai pelayanan prima, serta memberikan sanksi terhadap petugas yang tindakannya merugikan masyarakat. Tidak lupa melakukan pendataan terhadap jenis dan mutu obat-obatan yang dibutuhkan sesuai dengan penyakitnya.

Untuk sektor Infrastruktur Pansus merekomendasikan agar Pemda mengupayakan peningkatan pemeliharaan dan semua SKPD yang mempunyai program infrastruktur agar memperbaiki pola perencanaan serta pelaksanaan juga pengawasan. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan Pansus masih banyak ditemui program sarana dan prasarana tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu perencanaan kegiatan tahun 2016 pada beberapa SKPD menurut pandangan Pansus masih adanya yang kurang matang.Oleh karena itu untuk masa masa ke depan agar menjadi perhatian serius bagi pihak eksekutif.

Reporter : R Ray

Editor : Hanapi Lubis