8 Anggota DPRD Ajukan Hak Interpelasi terhadap Bupati Labuhanbatu

Foto: Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi (Dok. Situs Resmi Pemkab Labuhanbatu)

Panyabungan, StArtNews-Delapan anggota DPRD Labuhanbatu mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe. Kedelapan anggota DPRD itu berasal dari Fraksi PDIP, PKB, dan PPP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Labuhanbatu, Sujarwo, Selasa (7/7) membenarkan hal tersebut.

“Iya benar. Ada delapan orang,” ujar Sujarwo, mengutip Detik.com.

Sujarwo mengatakan surat pengajuan penggunaan hak interpelasi itu sudah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Labuhanbatu. Usul penggunaan hak interpelasi ini diajukan terkait permasalahan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu yang dipecat dan menang gugatan, tapi sampai hari ini belum dikembalikan jabatannya.

Sekda yang dimaksud adalah Muhammad Yusuf Siagian, yang sempat dipecat dari jabatannya. Proses hukum terkait pemecatan itu kemudian berjalan dan akhirnya dimenangkan oleh Yusuf hingga tingkat PK di Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Labuhanbatu Haryanto Ritonga menilai pengajuan hak interpelasi merupakan sesuatu yang tak bisa dilarang. Dia mengatakan jadi atau tidaknya penggunaan hak interpelasi bakal diputuskan bersama lewat rapat paripurna.

Haryanto menjelaskan semua tergantung seluruh anggota DPRD Labuhanbatu untuk menyetujui secara forum atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

Haryanto menjelaskan pihaknya akan terlebih dahulu melihat konteks pengajuan hak interpelasi ini baik dari segi hukum maupun sisi politik.

Menurut Haryanto jika kemudian ditemukan lebih condong pada muatan politis bisa dipastikan pengajuan hak interpelasi itu tidak benar.

“Kita melihat dulu konteksnya. Karena gini, ada dua versi hak interpelasi ini. Kita lihat dulu segi hukum dan politik nya. Kalau lebih banyak muatan politisnya berarti nggak benar. Kita lihat nanti di sidang,” jelas Haryanto.

Untuk diketahui Bupati Andi merupakan Ketua Golkar Labuhanbatu.

Sebagai informasi, semua anggota DPRD Labuhanbatu berjumlah 45 orang. Dalam UU MD3, dibutuhkan setidaknya tujuh anggota DPRD yang berasal lebih dari satu fraksi untuk mengajukan penggunaan hak interpelasi.

Tim Redaksi StArtNews

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi