“Komisi I memberikan persetujuan kepada Pak Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari pada akhir sesi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di ruang rapat komisi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Seisi balkon ruang rapat komisi I riuh bersorak. Atmosfer kebahagiaan mengalir hingga ke luar ruang rapat. Marsekal Hadi Tjahjanto kemudian diarak oleh rekan-rekan satu angkatannya, para perwira tinggi lulusan akademi militer 1986.
Raut wajah bangga terpancar dari masing-masing mereka. Jalan Hadi hingga menjadi Panglima TNI boleh dibilang sangat mulus.
Sejak awal, tak ada sedikit pun resistensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas sosok yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI itu.
Proses Hadi di DPR terbilang sangat cepat. Surat pengajuan Hadi baru diterima pimpinan DPR pada Senin (4/12/2017) kemudian langsung diproses melalui sejumlah tahapan hingga akhirnya uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I pun digelar.
Proses cepat ini diakui salah satunya oleh Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Asril Hamzah Tanjung. Setelah disetujui Komisi I, hasil itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dibacakan di rapat paripurna DPR.
Baru lah kemudian, pimpinan DPR bersurat kepada Presiden Joko Widodo sehingga Hadi bisa dilantik sebagai Panglima TNI.
“Ini beberapa hari (proses) sudah selesai. Ini ada percepatan yang bagus,” ujar Asril, Rabu.
Adapun Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menuturkan 10 fraksi menyatakan setuju terhadap penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI. Tak ada catatan khusus yang diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut. Ia terpilih secara aklamasi.
“Ya, (terpilih) aklamasi,” ujar Hasanuddin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menjelaskan, ada sejumlah poin yang ditekankan untuk Hadi sebagai Panglima TNI terpilih. Seperti menjamin netralitas TNI terutama jelang tahun politik. Di samping itu, poin lainnya adalah penambahan alutsista terutama pada keunggulan udara dan laut seiring dengan komitmen pemerintah menjadi poros maritim.
Di samping itu, ditekankan pula soal konsep kontemporer pertahanan menyeluruh, dimana teknologi informasi akan digunakan sebagai basis melakukan strategi pertahanan. Hal itu akan diintegrasikan kepada seluruh matra.
“Kalau ini terealisasi ini terobosan baru dan kami harapkan selama dia jadi panglima ini terlaksana,” tuturnya.
Sumber : Kompas.Com
Editor : Hanapi Lubis