APBD Madina Terjepit Covid dan Tahun Politik

27 Juni 2022 322 Views

Panyabungan, StartNews – Informasi yang menyatakan dana alokasi khusus (DAK) untuk kabupaten/kota bakal dipotong sekitar 17 persen membuat Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) merasa cemas. Pasalnya, sebelum ada pemotongan saja, Atika menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina saat ini masih belum bisa berbuat banyak untuk melaksanakan pembangunan sesuai harapan masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah pusat.

“Kita baru saja terjepit pada tahun Covid-19, belum bernapas sudah datang lagi tahun politik. Ini kemungkinan besar bakal ada pemotongan DAK sampai 17 persen,” kata Atika seperti dilansir beritahuta.com, Senin (27/6/2022).

Atika mengungkapkan hal itu di hadapan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) 7 saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Madina di Aula Kantor Bupati Madina, Selasa (21/6/2022) pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Atika tidak menjelaskan kapan pemotongan DAK sebesar 17 persen itu bakal dilakukan. Namun, untuk menyikapi rencana pemotongan tersebut, Atika berharap betul-betul terjalin sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) dengan anggota DPRD Sumut dan Pemprov Sumut agar kesinambungan pembangunan di daerah ini tetap berjalan baik.

“Hal-hal positif yang mereka lakukan di daerah utara (Tapanuli Utara dan sekitarnya) tak ada salahnya kita contoh. Kita perlu juga cemburu melihat sinergitas yang mereka lakukan,” katanya.

Terkait pernyataan anggota DPRD Sumut yang menyebutan mereka siap mendampingi kepala daerah atau wakil kepala daerah melakukan lobi dana pembangunan daerah ke pemerintah pusat, wakil bupati perempuan termuda di Indonesia ini menyampaikan ucapan terima kasih.

“Kalau kami diajak ke Jakarta, any time kami siap. Kalau kami diajak koordinasi ke kementerian di Jakartra, rasanya dekat kalau ada oleh-oleh pembangunan yang bakal dibawa dari sana. Jadi, tidak masalah, tinggal kita koordinasi saja,” tegasnya.

Yang menjadi perhatian, lanjut Atika, bagaimana upaya merealisasikan usulan Pemkab Madina dari tiga sumber pendananaan, APBD kabupaten, provinsi dan APBN (pusat). Dengan demikian, wujud pembangunan terlihat secara jelas.

“Kita cemburu melihat rekan-rekan di utara (Tapanuli Utara dan sekitarnya) yang bisa kompak dalam membangun daerah mereka. Mereka sudah kompak sejak 10-15 tahun lalu, sekarang sudah terlihat hasilnya,” katanya.

Dia berharap kekompakan membangun Madina bisa dimulai hari ini. “Mungkin hasilnya, tahun depan atau kelak anak cucu kita yang menikmati,” ujarnya.

Salah satu bagian dari bentuk kekompakan yang kini digalakkan jajaran Pemkab Madina adalah meningkatkan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam rangka akselerasi pembangunan.

Artinya, jika Madina ingin lebih maju menuju “bermartabat”, tak cukup kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten saja. “Acara seperti ini menjadi wadah bagi kami menyampaikan keluh-kesah. Berharap ada asistensi dari APBD provinsi dan APBN,” katanya.

Atika menyebutkan, setiap poin-poin yang tertuang dalam usulan Pemkab Madina sudah sinergi dengan RPJMD-Provinsi dan Bappenas.

Reporter: TIM