Bupati Madina Minta Koperasi Merah Putih Tak Jadi Macan Ompong
Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menegaskan komitmennya menjalankan instruksi Presiden terkait program ketahanan pangan nasional dan makan bergizi gratis (MBG). Dia juga tidak mau Koperasi Merah Putih hanya menjadi macan ompong.
“Sudah berbadan hukum, tapi tidak bergerak. Kita harus kawal ini agar jalan, karena ini akan diawasi langsung oleh Presiden,†kata Saipullah pada acara pemaparan ketahanan pangan, Budan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan MBG bersama para kepala OPD, camat, dan kepala desa di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Madina, Senin (28/7/2025).
Dalam arahannya, Saipullah meminta seluruh desa di Madina bergerak aktif membuka lahan pertanian dan membangun sistem pangan mandiri.
“Program ketahanan pangan ini bukan sekadar program biasa. Ini adalah instruksi langsung Presiden. Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri agar tidak tergantung dari daerah lain,†tegas Saipullah.
Saipullah menyebutkankebutuhan pokok seperti beras, jagung, kentang, dan sayuran harus bisa disiapkan sendiri oleh setiap desa. Dana desa sebesar 20 persen yang memang dialokasikan untuk ketahanan pangan, harus benar-benar dimanfaatkan untuk membuka lahan dan menanam bahan pangan utama.
“Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi sendiri, maka urusan ketahanan pangan selesai. Sekarang tinggal bagaimana kepala desa dan camat mengkoordinir masyarakat untuk menyiapkan lahan dan mulai menanam,†sebutnya.
Bupati juga menekankan pentingnya kerja sama antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Dia mendorong agar kedua lembaga ini bersama-sama mengembangkan enam gerai penting di desa, yaitu gerai sembako, LPG, pupuk, apotek/klinik, cold storage, dan gudang penyimpanan.
Cold storage, kata Saipullah, menjadi kunci untuk menjaga kualitas hasil pertanian seperti sayur dan buah agar tidak cepat rusak. Sementara gudang beras harus dibangun dengan standar penyimpanan yang baik agar stok bisa tahan lama.
“Saya tidak mau Koperasi Merah Putih ini hanya macan ompong. Sudah berbadan hukum, tapi tidak bergerak. Kita harus kawal ini agar jalan, karena ini akan diawasi langsung oleh Presiden,†ucapnya.
Lebih lanjut, Saipullah juga memaparkan soal program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional. Saipullah mengajak seluruh desa ikut berpartisipasi membangun dapur umum yang disebut dengan Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Saipullah menyebutkan setiap dapur nantinya harus mampu menyuplai makanan bergizi kepada 3.000 hingga 4.000 siswa serta ibu hamil atau menyusui setiap hari. Menurut dia, hal ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mempercepat pergerakan ekonomi desa.
“Kalau dapurnya menyiapkan sendiri dari awal, mulai dari bangunan sampai peralatan, dia dapat insentif Rp3.500 per paket makanan. Tapi, kalau hanya memasak saja, insentifnya Rp1.500. Ini peluang ekonomi bagi desa,†jelasnya.
Namun di lain sisi, Saipullah menyadari kondisi geografis Madina yang banyak desa terpencil. Untuk itu, dia menyarankan agar dapur bergizi juga bisa dibangun di desa-desa kecil meski jumlah penerimanya sedikit.
“Desa seperti Banjar Lancat, jalannya saja sulit. Kita harus realistis, jangan samakan dengan kota. Kalau perlu satu desa punya dapur sendiri, ya itu solusi terbaik,†katanya.
Bupati mengingatkan semua instruksi ini akan dia pantau langsung ke lapangan. Dia tidak segan-segan mengevaluasi desa yang tidak menjalankan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
“Saya akan turun ke desa. Saya cek kalau tidak ada, dana desa dievaluasi dan dana 20 persen dari desa tidak akan saya turunkan. Bahkan, tunjangan kepala desa juga akan saya pertimbangkan,†ujarnya.
Reporter: Fadli Mustafid
Comments
This post currently has no comments.