Dua Tahun Dana VAKASI Mandailing Natal Bernilai 36 Milyar Lebih

Panyabungan.StArtNews-  36 Milyar lebih dana yang fantastis tentunya ketika kita melongok anggaran Dana VAKASI (Jasa Medis dan Paramedis BPJS di Puskesmas) Dinas kesehatan kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari  BUMN. Dana ini tahun 2016 bernilai Rp.19.369.498.692 dan tahun 2017 senilai Rp.17.244.022.692.

Dana tersebut diperuntukkan untuk  uang jasa medis BPJS yang diberikan kepada PNS di Puskesmas dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada peserta BPJS, uang jasa medis itu juga biar petugas puskesmas bisa bekerja lebih prima.

Besarnya nilai Anggaran yang digelontorkan BUMN tersebut ke Mandailing Natal tentunya menjadi sorotan tajam bagi berbagai kalangan terutama penanganan Pasien dan Fasilitas yang masih sembraut.

Kepada StArtNews, Ketua Mahasiswa anti Korupsi Sumatera Utara atau MAKAR, Julfiam Harahap mengatakan, dana tersebut wajar dipertanyakan karena pelayanan Puskesmas di Mandailing Natal yang masih tergolong apa adanya. Terus kata Julfian Harahap, dari 36 Miliar lebih anggaran yang digelontorkan untuk hal ini selama dua tahun sama sekali kondisinya tidak jauh berbeda dengan sebelum adanya dana Fakasi tersebut.

Contohnya papar Ketua MAKAR tersebut, masih banyak pasien yang memang tidak mau berobat ke Puskesmas karena fasilitas puskesmas  yang tidak menunjang ditambah lagi pelayanan yang tidak memuaskan dan selalu merujuk pasien ke RSUD.

Dana FAKSI (Jasa Medis dan Paramedis BPJS di puskesmas) dengan pagu 36  Miliar selama duan tahun ini harus jelas kemana posnya. Karena dugaan dana tersebut adalah dana segar yang bisa saja di markup penggunaannya oleh oknum tertentu,tegas Julfian Harahap.

Julfian Harahap menyarankan  agar DPRD Mandailing Natal komisi V yang saat ini sedang membahas Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bupati tahun 2016. Waktu yang tepat tentunya memanggil Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal Drg. Ismail Lubis untuk mempertanyakan sejauh mana penggunaan anggaran tersebut.

DPRD kata nya behak mempertanyakan hal ini karena menyangkut kesehatan Masyarakat. Untuk itu DPRD juga disarankan membentuk pansus untuk meminta keterangan lebih dalam terkait dana VAKASI.

Kepala dinas Kesehatan Drg. Ismail Lubis yang beberapa kali diupayakan untuk dikonfirmasi StArtNews tidak berhasil. Dengan beragam alasan beliau selalu menolak bahkan konfirmasi lewat telp tidak diindahkan.

Reporter : Sakban Azhari

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Written by Ade