F-Madani PKN Tuding Penyusunan P-APBD T.A 2017 Tanpa Inovasi dan Kualitas

6 November 2017 753 Views

Panyabungan,StArtNews- Fraksi Madani PKN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Kab. Madina) menyampaikan secara tegas bahwa menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2017 masih menjadi rutinitas tanpa inovasi dan kualitas. Ini ditafsirkan sebelum adanya gebrakan anggaran guna menunjang kesejahteraan masyarakat, hal ini tercatat dalam pandangan Fraksi Madani PKN saat penyampaian Pandangan akhir Fraksi terhadap P-APBD Madina T.A 2017, lewat sidang Paripurna yang digelar di ruang sidang Paripurna DPRD Madina, Komplek Perkantoran Pemkab Madina Puncak Payaloting desa Parbangunan Aek Godang Panyabungan.
Fraksi Madani PKN juga menegaskan bahwa pemahaman tentang APBD yang harus dikelola dengan asas transparan dan efisien juga efektif serta akuntabel,namun begitu Fraksi Madani PKN tidak melihat hal baru dalam P-APBD T.A 2017, padahal P-APBD itu sangat penting dalam keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Kab. Madina yang kita cintai ini.
Disamping itu dalam hal ini Fraksi Madani PKN mengajak segenap pimpinan se Kab. Madina untuk introspeksi diri dan repreksi sejenak atas sejarah dan kehidupan Rosululloh.Fraksi Madani PKN mengajak Pimpinan Mandailing Natal untuk mencermati pentingnya sifat, jujur, kepercayaan, transparansi, serta kecerdasan dan kejernihan berfikir di dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah Rosululloh juga memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa perbaikan sebuah masyarakat membutuhkan para pemimpin yang bersedia dan mampu menjadi teladan serta pelopor bagi perubahan tersebut. Lebih penting lagi bagaimana seorang pemimpin bertanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Madani PKN juga ingin mengingatkan kepada seluruh aparatur Pemkab. Madina, harus fokus terhadap bidang masing masing. Ditambah itu Fraksi Madani PKN ingin menanggapi jawaban Bupati seputar bencana alam di Silang Aling yang terkesan menyudutkan masyarakat, malahan masyarakat tidak pernah melakukan kegiatan penebangan hutan di daerah Sulang Aling. Kegiatan penebangan hutan itu dilakukan perusahaan perusahaan terlebih dahulu. Dari itu Fraksi Madani PKN mengharapkan untuk betul betul diperhatikan.

Fraksi Madani PKN dengan ketua H. Bakhri Efendi Hasibuan,SH sementara sekretaris H. M. Dahler Nasution, SP, mengharapkan kepada seluruh Aparatur Pemkab. Madina agar memahami bahwa pengelola APBD pada hakikatnya adalah amanat rakyat untuk mengelola dana rakyat. Amanah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme dan bukti bukti formal, administratif sebagaimana telah ditentukan aturan perundang undangan, tetapi lebih dari itu setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Reporter : R Ray

Editor : Hanapi Lubis