Kejatisu Kembali Periksa Sejumlah Kabid, Mantan Bendahara dan Mantan Plt Kadis PUPR Madina

Panyabungan. StArtNews-Kantor Dinas PUPR Mandailing Natal hari ini, Rabu (18/09) sepi, hanya beberapa staf dan honor yang kelihatan hadir di kantor itu. Sementara sejumlah Kepala Bidang dan PPK bahkan sopir alat berat kabarnya diperiksa Kejatisu. Mereka diperiksa terkait kasus pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri Siri yang membelit Plt. Kepala Dinas PUPR Madina, Syahruddin, ST.

Dari informasi yang didapat StArtNews, ada sekitar 15 orang yang diperiksa Kejatisu, ke 15 orang itu terlibat dalam proses pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri Siri seperti Tim PHO, Mantan Plt. Kadis PUPR Madina Kholid, Mantan Bendahara Dinas PUPR Madina Nuh, Kepala Bidang Pengairan Fahrizal dan beberapa staf lainya.

Foto: Salah Satu Kabid Usai Diperiksa oleh Penyidik Kejatisu Terlihat Tergesa-gesa Keluar Ruangan Sambil Menenteng Sebuah Tas

Sejak ditetapkannya Plt. Kadis PUPR Madina, Syahruddin, S.T, dan dua orang Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Dinas itu sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, suasana Kantor PUPR memang tak bergeliat lagi. Kabarnya sejumlah PPK Didinas itu hendak mengundurkan diri.

Seperti diketahui, penetapan 3 orang pejabat PUPR Madina itu sebagai tersangka akibat dugaan tindak pidana korupsi.

Humasy Kejatisu, Sumanggar, pada saat ke 3 pejabat PUPR Madina itu ditahan oleh Kejaksaan menerangkan, kasus itu bermula pada tahun 2016. Saat itu Kabupaten Madina memulai pembangunan Tapian Siri Siri.

Selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan pembangunan Taman Raja Batu tanpa ada kontrak terlebih dahulu.

“Sehingga proses pencairan dana kepada pelaksana pekerjaan dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk merekayasa administrasi pengadaan langsung. Seolah-olah penyediaan barang jasa melalui metode pengadaan langsung benar dilaksanakan,” bebernya.

Pekerjaan pelaksanaan pembangunan proyek tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS) dan sempadan Sungai Aek Singolot, juga masih berada dalam DAS sungai Batang Gadis yang tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

“Pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek tersebut yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan daerah Kabupaten Madina,” tuturnya.

Kerugian yang dialami negara, yakni, Rp534.276.000 yang digunakan untuk pembangunan fisik pembangunan pekerjaan umum, kemudian biaya alat berat Rp2.296.000.000. Total kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.830.270.000.

“Pasal yang dilanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3 junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahin 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” tandasnya.

Tim Redaksi StArtNews

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi