Musik & Informasi – Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menyiapkan dua hal untuk persiapan penyelenggaraan Moto GP 2017, yaitu draft Keputusan Presiden (Keppres) dan kontrak kepada Dorna selaku pihak operator MotoGP pada 30 Januari 2016.
“Insya Allah keppres tinggal menghitung hari karena sudah selesai 90 persen. Kemarin kami sempat mengalami kesulitan dengan model pembiayaan,” kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewabroto di Media Center Kemenpora, Senin (28/12/2015).
Namun, sebelum menandatangani kontrak Kemenpora berrharap untuk menyelesaikan masterplan dan rencana induk penyelenggaraan MotoGP 2017.
“Masterplan dan rencana induk harus selesai karena RAPBNP 2016 akan dibahas pada Februari 2016. Tidak sempurna membahas APBN sementara rencana penyelenggaraan belum selesai. Tetapi, yang paling penting adalah menyelesaikan keppres dan kontrak dengan Dorna,” terang Gatot.
Sebagai tuan rumah MotoGP, Indonesia berkewajiban membayar biaya promosi untuk 2017-2019 yang dicicil mulai 2016.
Untuk 2017 biaya promosi yang harus dibayar adalah 7 juta euro (sekitar Rp 106,3 miliar), 8 juta euro (Rp 121,4 miliar) pada 2018, dan 8,4 juta euro (Rp 127,5 miliar) untuk 2019 yang dibayar bertahap mulai 2016.
“Pembahasan untuk pembayaran ini sempat buntu karena belum jelas pihak mana saja yang akan membayar. Akhirnya, memang menggunakan APBN. Tetapi, belum jelas perincian kementrian apa akan membayar untuk apa saja,” ucap Gatot.
“Sebenarnya sudah jelas pihak mana saja yang akan membayar, tetapi harus dirapatkan lagi dalam rapat terbatas antar kementrian untuk memastikannya,” ujar Gatot.
Kementrian yang terlibat pada penyelenggaraan MotoGP 2017 merupakan lintas sektoral, yaitu Kemenpora, Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Sekretariat Negara (Setneg).
“Meskipun pemerintah menalangi dulu untuk pembayaran promosi, saya percaya event MotoGP akan menarik minat investor baru sehingga keuntungan akan dikembalikan kepada APBN melalui pendapatan negara bukan pajak,” Gatot menambahkan.