Ketua DPRD Madina Minta PT Rendi Tak Bersikap Congkak dan Arogan

Ketua DPRD Madina Minta PT Rendi Tak Bersikap Congkak dan Arogan

Panyabungan, StartNews – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis meminta manajemen PT Rendi Permata Raya (RPR) tidak bersikap congkak dan arogan terkait penyelesaian persoalan dengan warga Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Madina.

“Kalau memang ingin cari solusi, tidak ada alasan bagi siapa pun persoalan ini tak selesai. Asal perusahaan tidak dengan pendapatnya sendiri. Tidak menang sendiri, ” kata Erwin Efendi menanggapi unjuk rasa yang dilakukan warga Singkuang I yang sampai hari ini (21/3/2023) masih berlangsung.

Sejak Senin (20/3/2023), 200-an warga berunjuk rasa. Bahkan, mereka menginap di sekitar areal perkebunan. Akibatnya, aktivitas PT Rendi lumpuh.

Ketua Koperasi Hasil Sawit Bersama (HSB) Sapihuddin mengatakan pihaknya akan membuka portal di gerbang perusahaan jika sudah ada keputusan yang dapat diterima masyarakat.

Erwin Efendi prihatin melihat situasi yang tidak kondusif di areal perkebunan. Itu sebabnya, dia  berharap konflik itu cepat selesai, sehingga aktivitas kedua belah pihak dapat normal kembali.

“Ini bisa selesai asal ada itikad baik masing-masing pihak. Perusahaan jangan menang sendiri, pemerintah daerah memfasilitasi, dan masyarakat juga mau mendengarkan dan melaksanakan keputusan. Harus kita cari solusi bersama supaya tidak berlarut-larut yang pada akhirnya merugikan semua pihak,” katanya.

Erwin juga meminta manajemen PT Rendi tidak hanya berlindung pada peraturan terbaru yang menyebutkan tidak ada hak dan kewajiban perusahaan mengeluarkan plasma di dalam HGU.

Jika dilihat peraturan sebelumnya, kata dia, setiap pemilik izin lokasi harus mengeluarkan bagian masyarakat melalui plasma minimal 20 persen.

“Kalau hanya memperhatikan pendapat perusahaan, berarti mereka tak memikirkan nasib warga sekitar perkebunan. Ini namanya congkak alias arogan,” tegasnya.

Erwin berharap masyarakat Singkuang I tidak melakukan tindakan anarkis, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan berhadapan dengan hukum.

Soal menyampaikan aspirasi, kata dia, merupakan hal yang  wajar. “Mudah-mudahan pihak perkebunan, dalam hal ini PT Rendi, bisa mengkaji aspirasi tersebut pakai hati, bukan hanya modal ngotot-ngotan,” kata ketua DPC Gerindra Madina itu.

Di otak pihak perusahaan, kata dia, seharusnya tidak hanya keuntungan. PT Rendi semestinya memberikan solusi jika tidak mau mengeluarkan plasma dari HGU. “Mereka tidak hanya cuap-cuap, tapi cari jalan keluar dalam waktu secepatnya agar persoalan menjadi clear,” katanya.

Jika masalah ini ingin diselesaikan, menurut Erwin, perusahaan harus membuka diri, pemerintah  memfasilitasi, dan masyarakat juga menerima hasil keputusan. Sangat tergantung terhadap perusahaan dan warga Singkuang.

“Kalau masyarakat mau mendengarkan, sementara perusahaan tetap pada pendapatanya, maka disinilah domain pemerintah mengambil tindakan untuk memecah kebuntuan,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah mengambil sikap. “Legislatif dan pemerintah daerah melakukan koordinasi. Yang pasti, kita tak bisa mengabaikan aspirasi masyarakat, itu harus dicatat. Lalu, bagaimana solusi terbaik, ya duduk bersama,” ujarnya.

Reporter: Sir

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...