Mahasiswa Berhasil Duduki Kantor Dinas Pendidikan Madina
Panyabungan, StArtNews– Jumat (28/2), hari ini sekitar pukul 09.30 WIB, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berhasil menduduki kantor Dinas Pendikdikan Madina.
GMAK Madina yang berjumlah puluhan orang ini tiba di kantor Dinas Pendidikan Madina pukul 09.00 WIB. Berselang setengah jam tanpa pengawalan ketat pihak petugas keamanan akhirnya mereka berhasil meduduki ruangan Dinas Pendidikan Madina.
Di depan ruangan Kepala Dinas Pendidikan Madina, mahasiswa berteriak agar Kepala Dinas Pendidikan, Jamilah, SH, keluar dari ruangannya dan menemui mereka untuk memberikan penjelasan terkait gaji guru honor TKS yang belum dibayarkan dan proses pencairan dana BOS Afirmasi. Namun, sayangnya Kepala Dinas tidak berada di lokasi.
Mahasiswa kemudian menyisir ke beberapa ruangan kerja, termasuk ruangan Bendahara Dinas Pendidikan Madina. Sama halnya dengan Kadis, Bendahara juga tidak di tempat. Hanya ada dua orang staf Dinas Pendidikan Madina yang berada di salah satu ruangan.
Staf Dinas Pendidikan itu berucap, Kepala Dinas Pendidikan Madina memang sejak tadi pagi tidak hadir.
“Ibu sedang bawa suaminya berobat,” kata staf tersebut.
Dalam aksi ini, mahasiswa yang berunjuk rasa mempertanyakan gaji guru honor TKS di Madina yang belum juga dibayarkan Dinas Pendidikan Madina sejak akhir tahun 2019. Padahal uangnya sudah dicairkan oleh Badan Keuangan Madina.
Selain terkait gaji guru yang belum dibayarkan, mahasiswa juga mempertanyakan pencairan dana BOS Afirmasi yang mereka duga ada tindakan KKN yang dimainkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Madina.
Ketua GMAK Madina, Mahfuz Rosyadi Lubis meminta Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution agar mencopot kepala Dinas Pendidikan karena gaji honor guru TKS bulan Desember 2019 tidak dibayarkan.
“Surat pemberitahuan kedatangan juga kami sudah layangkan ke Dinas (Pendidikan). Masalah ini kami menduga ada permainan KKN terkait penyaluran gaji guru honor TKS yang belum dicairkan dan diharapkan Bupati Madina mencopot Kepala Dinas,” kata Rosyadi yang juga koordinator aksi.
GMAK Madina berharap penegak hukum memeriksa Kepala Dinas Pendidikan terkait keterlambatan pencairan gaji guru honor TKS dan penyaluran dana BOS Afirmasi di Madina.
“Kuat dugaan kami (GMAK Madina) Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab dana BOS Afirmasi di Madina menggiring proyek pengadaan barang kepada satu perusahaan,” ujar Rosyadi.
Tak mendapatkan tanggapan dari Dinas Pendidikan Madina, GMAK Madina kemudian mendatangi kantor DPRD Kabupaten Madina.
Di gedung DPRD, mahasiswa mendapat pengawalan ketat oleh pihak Satpol PP. Dalam tutuntan yang mereka lontarkan, meraka berharap kepada Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis agat memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami minta Ketua DPRD Madina melakukan RDP terkait gaji guru honorer TKS yang belum dibayarkan. Meski uang itu kecil bagi Kepala Dinas Pendidikan Madina, tapi sangat berarti bagi guru-guru kita,” tegas Hambali, Kordinator aksi GMAK Madina.
Sobir Lubis sebagai Ketua Komisi I DPRD Madina yang juga membidangi Dinas Pendidikan Madina kemudian menjumpai mahasiswa untuk menanggapi tuntutan mahasiswa.
Dia mengucapkan terima kasih atas perhatian mahawasiswa yang memberikan aspirasinya di depan gedung DPRD terkait permasalahan yang sudah mereka sampaikan.
“Berharap tuntutan adek mahasiswa ini segera bisa kami sahuti dan semoga pimpinan (Ketua DPRD Madina) segera menyurati dalam hal ini Dinas Pendidikan setelah pekerjaan di internal di DPRD selesai nanti,” katanya.
Reporter: Hasmar Lubis
Editor: Hanapi Lubis
Enter your name...
28 Februari 2020 at 7:20
Cakacak