Pemerintah Dinilai Tunduk Terhadap PT SMGP

5 Maret 2021 491 Views

Panyabungan, StArtNews-Polemik akibat keluarnya surat izin pengoperasian kembali PT SMGP melalui Direktur Panas Bumi EBTKE, Haris terus menyeruak.

Kali ini datang dari Direktur Eksekutif Madina Institute, Al Hasan Nasution. Ia sangat menyesalkan keputusan Kementerian ESDM tersebut.

Sekretaris MPI DPD KNPI Madina ini menduga Haris ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan yang terkesan prematur dan dipaksakan itu. Menurutnya, keputusan itu berpotensi menimbulkan polemik yang lebih besar.

“Kita menganalisis bahwa Direktur Panas Bumi Harris diduga kuat sengaja ikut bermain api dalam sekam yang bisa berpotensi menyulut gejolak lebih besar di tengah masyarakat,” sebutnya, Jumat (5/3) di Panyabungan.

Al Hasan menambahkan pemerintah terkesan tunduk dan bisa didikte oleh perusahaan. Padahal dalam praktiknya, PT SMGP terbukti melakukan pelanggaran berat SOP.

“Pada konteks ini terlihat Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM terkesan lemah dan bertekuk lutut untuk memenuhi pelampiasan hasrat dan syahwat investasi korporasi PT SMGP yang klimaksnya berujung pengoperasian kembali sebagian aktivitas PT SMGP,” ujarnya.

Pengoperasian secara terbatas PT SMGP, lanjut mantan Presiden Mahasiswa STAIN (red-IAIN) Padangsidimpuan ini diduga kuat telah mengangkangi standar dan aturan baku yang berlaku sesuai UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Permen ESDM No.7/37 tahun 2017, UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Al Hasan menegaskan pihaknya akan tetap konsisten menyuarakan penolakan PT SMGP dan menuntut Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang telah nyata melakukan maloperasional yang berakibat tewasnya 5 warga Sibanggor Julu.

Akibat pengoperasian terbatas PT SMGP ini, ujar Al Hasan, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada Kementerian ESDM karena dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai nurani publik.

Al Hasan menyampaikan, wajar ada asumsi liar berkembang di tengah publik yang menduga adanya kongkalikong serta konspirasi kotor antara PT SMGP dan Kementerian ESDM untuk memuluskan syahwat investasi, tetapi mengabaikan aturan.

Ia melihat ada kesan negatif bahwa PT SMGP telah pamer arogansi dengan menghalalkan segala cara asalkan tercapai tujuan korporasi tersebut

“Kita meminta Kementerian ESDM untuk sensitif mendengar suara masyarakat serta konsisten tegakkan aturan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas Al Hasan sesat sebelum menggelar diskusi Ilmiah bertajuk “Menyoal Kejanggalan Pengoperasian Kembali PT SMGP dari Berbagai Sudut Perspektif”.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa pimpinan organisasi, yakni Direktur Eksekur Madina Insitute, Al Hasan Nasution; Ketua PC GMPI, M. Irwansyah Lubis; Sekretaris DPD KNPI Madina, Khairil Amri; Ketua Umum DPP IMMAN, Hapsin Nasution; Ketua JAM NU, Samsul Hidayat Borotan; Ketua LSM Fokrat, Aswardi Nasution; Ketua PC Lingkar Muda Madani, M. Sahnan Siregar; Ketua Presidium Almandily, Abdul Wahab Dalimunthe; Ketua LSM Concent, Dahler Lubis; Ketua Mandailing Natal Foundation, Hardiansyah Pakpahan; Ketua KLH, Samhur Hasibuan; Ketua MP3, M. Yahya Rangkuti; Ketua LSM Forensik, M. Taufik Daulay dan Sekretaris PC GPK, Rizky Agustinhar beserta sejumlah aktivis muda lainnya.

Reporter/Editor: Roy Adam