Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal dan Ancam Tindak Keras Praktik Suap

Davos, StartNews – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari aksi bersih-bersih sektor sumber daya alam. Presiden menyampaikan hal ini di hadapan para pemimpin ekonomi dunia pada ajang World Economic Forum di Swiss, Kamis (22/1/2026).

Presiden menegaskan penegakan hukum ini merupakan yang paling berani dan tegas dalam sejarah Indonesia. Meski telah menutup seribu titik, Prabowo mengungkapkan perjuangan belum usai karena laporan dari jajarannya menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain yang kini masuk dalam target operasi berikutnya.

Langkah itu diambil guna mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam yang selama ini dijarah secara ilegal.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga melayangkan tantangan terbuka kepada para pengusaha rakus yang terbiasa menggunakan suap untuk melancarkan bisnis ilegal mereka. Prabowo menyindir pihak-pihak yang menyebut diri mereka wirausaha, tetapi mengabaikan hukum dan merasa bisa membeli seluruh pejabat pemerintahan.

Presiden memastikan siapa pun yang mencoba melakukan praktik suap di bawah masa jabatannya akan mendapatkan kejutan besar berupa tindakan hukum yang keras.

Ketegasan ini tidak hanya berhenti pada sektor pertambangan, karena dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang yang beroperasi secara ilegal.

Selain itu, pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti melakukan pelanggaran berat dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

Jika ditotal dengan penyitaan sebelumnya, luas lahan yang berhasil diamankan kembali oleh negara menjadi bukti penegakan hukum di bidang kehutanan yang tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut, Presiden menyinggung adanya penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah yang merugikan rakyat. Saat ini, pemerintah tengah membidik sedikitnya 666 korporasi yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum serupa.

Prabowo menekankan keberanian untuk menegakkan hukum tanpa kompromi merupakan satu-satunya jalan untuk membenahi Indonesia. Dia memastikan tidak akan ada langkah mundur dalam upaya pembersihan sistem ini.

Reporter: Dbs/Sir

Komentar Anda

komentar

Written by Redaksi