Presiden Jamu Kiai dan Ulama Makan Siang

Presiden Joko Widodo terus melakukan konsolidasi dengan para ulama dan tokoh agama jelang unjuk rasa Bela Islam yang digadang-gadang akan digelar kembali oleh sejumlah ormas pada 25 November mendatang. Kali ini, Jokowi mengajak kiai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat makan siang bersama di Istana Negara, Kamis (10/11).

Suasana tampak santai saat makan siang tersebut. Mereka duduk mengelilingi meja ukuran panjang dan beberapa meja bundar. Jokowi memang terlihat santai saat makan, tapi tidak dengan para ulama dan kiai yang masih terlihat kaku.

Maklum, bisa jadi ini pertama kalinya mereka makan bersama dengan Presiden di Istana Negara. Mereka memang akan berdialog dengan Presiden, tapi diawali dengan makan siang terlebih dulu. Setelah makan, Presiden mengumpulkan mereka duduk bersama.

Dalam pertemuan itu, para kiai dan ulama meminta Jokowi tetap bersikap netral dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama. Para ulama dan kiai juga meminta Jokowi terus berkomunikasi dengan para tokoh agama terutama habib, agar unjuk rasa seperti 4 November 2016 tak terulang kembali.

“Kami minta presiden beri instruksi yang ekstra kepada kepolisian agar bisa bekerja secara profesional dan tidak pernah pandang bulu,” kata Ahmad Ruhyat, pengurus Pondok Pesantren At-Tarbiyah Karawang Jawa Barat.

Ahmad mengatakan, komunikasi dengan para habib sangat penting agar unjuk rasa tidak terulang lagi, apalagi sampai ditunggangi aktor politik yang hanya akan merugikan bangsa. Konsolidasi yang dilakukan Jokowi, menurut Ahmad, sebenarnya terlambat. Namun, dia juga menilai lebih baik terlambat dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali.

“Kami tekankan pada Bapak Presiden supaya ini demo tidak terulang lagi nanti, 25 November 2016 yang di media sosial sudah ramai. Supaya tidak terulang lagi maka proses hukum terhadap saudara Basuki Thajaja Purnama segera dipercepat,” katanya.

Asalkan pemerintah serius menangani kasus dugaan penistaan agama ini, menuut Ahmad, apa pun hasilnya proses hukum atas Ahok akan diterima. “Kami benar-benar terima, asal pemerintah benar-benar serius dalam tangani kasus itu,” katanya menegaskan.

Dia juga berkomitmen akan memberi penjelasan pada masyarakat. Menurut Ahmad, masyarakat akan percaya jika media massa juga transparan dan tidak berat sebelah. “Kami memiliki santri, jelas kami redam. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” katanya mengingatkan.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataniyah, Martin Sarkowi juga memberi masukan agar kepolisian tidak sembarang menyampaikan pernyataan yang mendahului karena hal itu bukan ranah polisi. Ranah polisi, menurut Martin, penyelidikan dan penyidikan.

“Presiden dalam konteks itu baru bisa menegur. Tapi kalau untuk intervensi hukum tidak,” kata Martin. Dalam pertemuan di Istana, menurut dia, Jokowi memang meyakinkan alim ulama, presiden tidak pernah melindungi Ahok. Meski begitu, Martin berpandangan “bola” yang sekarang ada di kepolisian harus diproses transparan sesuai perundang-undangan.

Martin mendorong masyarakat juga tak mudah termakan isu yang tersebar melalui media sosial. Dia mengatakan, berita di media sosial berpotensi benar dan tidak benar. Sehingga sudah seharusnya semua orang mengecek kembali informasi yang diterima. Transparan menurut dia bukan berarti harus dipertontonkan. “Kalau terbuka, ini telanjang bulat itu namanya mempertontonkan aurat nggak bagus karena kita manusia beradab. Kita punya aturan,” katanya.

Dia berharap, perdebatan soal tafsir yang sekarang berkembang di masyarakat juga harus dihentikan karena perdebatan tafsir itu, kata Martin, hanya punya kalangan Muslim dan tidak perlu digelar di media-media yang hanya akan memperkeruh suasana. “Biarkan dalam Islam itu ada perbedaan tapi bukan itu persoalannya. Sekarang ini mari kita hormati juga lembaga Majelis Ulama, rumah besar masyarakat Muslim biarkan proses hukum berjalan. Kita pelototi saja. Mari kita semua untuk tidak bersuuzon, positif thinking, jangan selalu negative thinking,” katanya.

Sementara Presiden Jokowi percaya, para ulama, kiai, habib, ustaz pewaris nabi, dan penerus tugas-tugasnya di dunia membawa kabar yang baik dan kabar yang gembira, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan pada seluruh umat. “Nasihat dan tuntunan yang penuh kesejukan, dan penuh kedamaian itulah yang selalu kita nanti-nanti, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh umat,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, para ulama, kiai, habib, dan ustaz yang hadir di Istana Negara tokoh-tokoh di wilayah, kabupaten, provinsi yang memiliki jamaah yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi berterima kasih karena para ulama, kiai, habib, dan ustaz karena ikut mendinginkan suasana, menyejukkan suasana dari dulu sampai sekarang hinggaJokowi melihat daerah-daerah dalam keadaan sejuk, kondusif, dan aman.

Para ulama, menurut Jokowi, memegang peranan yang sangat penting bagi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia yakin para ulama pilar-pilar penopang NKRI. “Indonesia yang kita bangun bersama, berdiri atas perjuangan para ulama, perjuangan para kyai, perjuangan para habib, para ustad, para santri, dan termasuk kyai As’ad Syamsul Arifin yang kemarin dianugerahi, hanya satu, gelar pahlawan nasional,” kata Jokowi.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, masyarakat bebas memiliki persepsi atas pertemuan-pertemuan yang dilakukan presiden belakangan ini. Pertemuan yang disebut komunikasi politik atau apa pun, menurut Johan bisa berbeda-beda. Namun, dia memastikan, Jokowi ingin mengatasi persoalan sempat mencuat ke publik. “Konteksnya, presiden ingin mendengar secara langsung, bukan laporan dari bawahannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi, melalui tokoh-tokoh yang cukup banyak, yang punya umat,” katanya.

Dalam pertemuan itu, banyak yang memberi masukan dan banyak pula yang bertanya, ke mana presiden pada 4 November 2016. Johan menjelaskan, Jokowi bahkan ingin dekat dengan rakyat dengan salat bersama di Masjid Istiqlal. “Artinya bukannya tidak mau, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan, posisinya kan presiden simbol negara. Sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, kapolri, panglima, BIN, dan menteri-menteri terkait untuk tidak ke sana. demi keamanan presiden sendiri,” kata Johan.

Sumber : SUMUTPOS.CO

Editor : Hanapi Lubis

 

Komentar Anda

komentar