Pemprov Sumut mendorong legalisasi tambang rakyat tanpa izin sebagai strategi solutif menertibkan tambang ilegal sekaligus mendongkrak potensi PAD pajak opsen MBLB hingga tembus Rp5 miliar per tahun. Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong opsi legalisasi pertambangan rakyat tanpa izin sebagai langkah solutif jangka panjang untuk menertibkan […]
MARPOKAT mendesak Pemkab Madina mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui WPR dan IPR untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan ekonomi bagi penambang lokal. Panyabungan, StartNews – Sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini berada di persimpangan antara potensi ekonomi yang melimpah dan bayang-bayang jeratan hukum. Meskipun sektor ini diakui […]
Panyabungan, StArtNews-Koalisi Mahasiswa Pergerakan Mandailing Natal (Kompak Madina) Rabu (4/3) melakukan audiensi dengan anggota DPRD Sumatera Utara terkait permasalahan tambang yang ada di wilayah Madina. Kedatangan Kompak Madina ini disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra, H. Harun Musthafa Nasution dan Rahmad Rayyan Nasution serta Parsulian […]
Panyabungan.StArtNews– Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4, Tahun 2010 tentang ketertiban umum dan peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 6, Tahun 2015 tentang ketentuan pokok pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum serta undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai adminidtrasi kependudukan, agar di tinjau kembali oleh instansi terkait terhadap pekerja tambang rakyat yang berada di […]
