Peta Politik Madina yang Semakin Menarik

Peta Politik Madina yang Semakin Menarik

SIKAP REDAKSI-OPINI-Pilkada serentak gelombang ke empat akan digelar pada tahun 2020. Ada 270 daerah yang akan menentukan pimpinan daerahnya yang terbagi dalam 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di antara 224 kabupaten itu salah satunya Mandailing Natal (Madina). Per September ini tahapan-tahapan pilkada akan dimulai dan bermuara pada September 2020 yang direncanakan sebagai puncak Pilkada, hari pemilihan/pencoblosan. Sekali lagi warga Madina akan menghadapi ujian pendewasaan demokrasi. Tentu ini akan semakin menarik. Apalagi kabarnya akan ada sampai tujuh calon yang digadang-gadang ikut bertarung. Selain itu peta politik juga ditengarai akan mengalami perubahan yang signifikan.

Ya, perolehan suara Partai Gerindra yang sampai tujuh belas koma lima nol persen turut menentukan perubahan peta politik di Madina. Disusul Demokrat dan Golkar dengan perolehan dua belas koma lima nol persen suara. Serta PKB, Hanura, dan PKS yang masing-masing mempunyai 10% suara. 6 partai dengan suara terbesar tentu punya posisi tawar yang tinggi. Apalagi jika partai punya kandidat yang punya nilai jual tinggi pula. Adanya kewajiban 20% suara untuk mengajukan satu calon mengharuskan setiap partai berkoalisi satu sama lain. Menarik memang. Selain itu pasangan petahana disinyalir akan pisah jalan.

Sampai saat ini dari tujuh calon yang digadang-gadang baru empat calon yang mendeklarasikan diri untuk ikut bertarung memenangkan kursi orang nomor satu di Bumi Gordang Sambilan. Yang pertama, H. Mustafa Bakri-akrab disapa Tuan Bakri- yang pencalonannya begitu dinantikan banyak masyarakat. Per 16 September lalu telah mendeklarasikan diri akan ikut bertarung dan berpasangan dengan Wakil Petahana, H. M. Jakfar Sukhairi. Menimbang Harun Musatafa aleg terpilih dari Partai Gerindra, pemenang suara terbanyak DPRD Sumut, merupakan saudara dari Tuan Bakri dan Jakfar Sukhairi adalah kader PKB. Tidak salah jika kemudian masyarakat mulai beropini kedua partai ini akan berkoalisi meski ada rumor keduanya akan maju dari jalur independen.

Ke dua, Aswin Parinduri. Ketua DPC Golkar Madina ini sudah mengambil formulir pendaftaran lewat jalur partai. Aswin yang juga sudah disetujui DPW Golkar Sumut untuk maju sebagai calon bupati Madina telah mendaftar lewat penjaringan calon yang diselenggarakan DPC PDIP. Kalau nantinya Aswin lolos lewat penjaringan sudah pasti PDIP dan Golkar berkoalisi, tapi itu saja tidak cukup sebab suara yang dikumpulkan belum mencapai ambang batas. Kedua partai ini butuh tambahan sekitar 5% suara lagi.

Seterusnya, ada Petahana, Drs. Dahlan Hasan Nasution, yang secara diam-diam ternyata sudah mengambil formulir penjaringan calon bupati juga di kantor DPC PDIP Madina. Bukan tidak mungkin Dahlan akan diduetkan dengan Aswin. Meski tidak didukung partai yang kuat, Dahlan punya sesuatu yang tidak dimiliki calon lain. Elektabilitas dan kinerja selama menjabat.

Yang terakhir ada Sofwat Nasution. Pria lulusan Akmil 1985 ini telah gencar menjalin silaturrahmi dengan masyarakat Madina di berbagai tempat. Sempat beredar kabar bahwa pria berpangkat Brigjend ini akan didukung PAN, PKS, dan Gerindra. Sementara untuk beberapa nama yang sebelumnya disinyalir akan turut serta dalam kontestasi Pilkada Madina belum menunjukkan sinyal yang benar-benar serius.

Menariknya, sampai saat ini selain Golkar belum ada satu partai pun yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap calon-calon yang telah melakukan deklarasi. Politik bukan ilmu pasti. Meskipun ada kader yang maju dari satu partai tidak akan jadi penentu jika partainya akan turut mendukung. Pergerakan peta politik begitu dinamis. Apalgi saat ada kontestasi politik besar seperti ini. Kabarnya, kontestasi pilkada tidak murah. Banyak biaya yang harus dikeluarkan mulai dari tawar-menawar dengan partai pengusung, biaya kampanye, dan biaya saksi. Itu belum dihitung dengan politik uang yang masih jadi dewa.

Meski demikian, kita sebagai warga Madina patut mensyukuri peta politik yang unik dan menarik ini. Adanya beberapa calon menunjukkan tidak ada elite yang punya kuasa membeli semua partai. Kita terhindar dari satu calon tunggal. Dipastikan kotak kosong tidak ikut di TPS. Seterusnya ini juga menjadi pendidikan politik bagi seluruh elemen masyarakat. Politik itu dinamis. Mari mendukung pilihan masing-masing tanpa harus mencaci maki pilihan orang lain. Jangan gunakan politik identitias yang justru membuat calon jemawa. Terakhir mari menghindari politik uang demi kontestasi yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Tim Redaksi StArtNews

Komentar Anda

komentar