Atika Bongkar Kebobrokan Sistem Data di Instansi Pemkab Madina

Panyabungan, StartNews – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution blak-blakan membongkar kebobrokan sistem pendataan yang diterapkan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina.

“Saya minta perhatian serius untuk hal ini. Seperti tadi saya sebutkan di forum terbuka. Saya tidak akan menyembunyikan hal apapun walaupun ada media (wartawan yang meliput). Saya akan menyebutkan permasalahan kita di Pemkab. Pertama, kita tidak punya satu sistem (data) dimana kalau pejabatnya sudah berganti, kepala OPD-nya sudah berganti, data itu hilang. Hilang karena tidak tahu tempat penyimpananya,” papar Atika.

Atika menyampaikan hal itu saat membuka workshop ‘Penyusunan Publikasi Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2022 dan Pelaksanaan Satu Data Indonesia’ yang dihelat Badan Pusat Statisdtik (BPS) Madina di Aula Hotel Madina Sejahtera, Jalan Willem Iskandar, Kelurahan Dalanlidang, Kecamatan Panyabungan, Kamis (3/2/2022).

Dalam peng-input-an data di beberapa instansi, menurut Atika, sering tidak terintegrasi pada satu sistem. Akibatnya, pekerjaan meng-input data kerap berulang sehingga menghabiskan waktu siasia.

“Karena deadline-nya sudah datang, kita men-submit data yang asal ada saja agar tidak mendapat teguran. Akhirnya data yang diberikan sangat jauh dari yang diharapkan, karena adanya tekanan waktu,” katanya.

BACA JUGA: 

• BPS: Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal Masih Meningkat

Atika juga meminta sumber data diperhatikan, karena sering muncul data yang sumbernya tidak valid. Dia mencontohkan beberapa media yang mem-posting informasi yang datanya belum valid. Begitu juga masyarakat, kata dia, belakangan ini cepat mempercayai informasi tanpa mempertimbangkan sumber datanya sudah valid atau tidak.

“Untuk kedepan, tentu data-data di Mandailing Natal ini sumbernya dari Pemkab. Kita dihakimi lewat data. Kita tidak setuju dengan angka harapan hidup masyarakat Mandailing Natal di angka 63 persen. Kami yakin ada ketidak-akuratan data. Bagaimana mungkin tingkat kemiskinan kita 9 persen. Padahal, kita memiliki angka harapan hidup paling rendah di Sumatera Utara. Sementara tingkat kemiskinan di Mandailing Natal itu salah satu yang paling rendah di Sumatera Utara. Tidak ada konsistensi antara dua variabel ini,” urai Atika.

Itu sebabnya, Atika meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Madina membenahi penyajian data. Mulai tahun ini, dia berharap publikasi ‘Madina dalam Angka’ menjadi jejak pertama menuju Satu Data Indonesia. “Saya tekankan lagi betapa pentingnya data ini. Malaikat saja mendata kita. Itulah pentingnya data,” tegasnya.

Atika juga meminta Bappeda menjadi leading sector pembenahan data yang akurat dan valid sebelum data itu diserahkan kepada BPS. “Kedepannya kami berharap ada beberapa perbaikan. Kepada Bapak Kepala BPS, kami berharap kita bisa duduk bersama mengenai angka harapan hidup,” katanya.

Reporter: Ika Rodhiah

Komentar Anda

komentar