Panyabungan, StArtNews-Penetapan pemenang Pilkada Madina masih berliku. Bahkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diadakan pemungutan suara ulang (PSU). Pasalnya pasangan Dahwin (Dahlan Aswin) mengajukan gugatan ke MK. Gugatan tersebut telah terdaftar secara online dengan nomor 13/PAN.ONLINE/2021 .
Adi Mansar, Kuasa Hukum Paslon Sukhairi-Atika (SUKA) ketika diminta tanggapan terkait laporan paslon Dahwin tersebut menyampaikan ini merupakan sesuatu yang baru dan sejarah di MK. Untuk itu pihaknya masih akan menunggu perkembangan laporan paslon Dahwin.
“Yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang baru, ya kita lihat saja dulu perkembangannya. Sepanjang MK ada, baru tahun 2021 ini ada dua kali jadi objek gugatan Pilkada di tempat yang sama,” jawabnya via pesan singkat, Kamis (29/4).
Lebih lanjut Adi Mansar menjelaskan langkah yang diambil paslon 02 terkesan aneh karena pada PSU yang digelar 24 April lalu dimenangkan Dahwin dengan selisih 81 suara. Meski demikian Adi Mansar gugatan yang dilayangkan paslon 02 merupakan hak konstitusional dan harus dihargai.
“Yang menjadi persoalan, PSU kemarin, kan, 02 yang menang 81 suara. Pertanyaannya, kalau yang menang yang menggugat ke MK lantas poin keberatannya apa?,” jelas Adi Mansar dengan nada bertanya.
Ia menerangkan seharusnya paslon yang kalah setelah PSU harus legowo karena dalam putusan MK di poin keenam menyebutkan hasil Pilkada setelah PSU tidak perlu disampaikan ke MK.
Untuk diketahui, paslon SUKA melayangkan gugatan terkait hasil Pilkada Madina yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang dimenangkan paslon Dahwin. Gugatan tersebut dikabulkan MK dengan memerintahkan KPU Madina menggelar PSU. Pada PSU tersebut, paslon Dahwin keluar sebagai pemenang dengan selisih 81 suara.
Reporter/Editor: Roy Adam