DPC dan Fraksi PKB Madina: Pembentukan Pansus untuk Kejelasan Hukum

Panyabungan, StArtNews-Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Mandailing Natal dan Fraksi PKB DPRD Madina menggelar rapat gabungan terkait tindak lanjut DPRD Madina sebagai wakil rakyat dalam menyikapi kasus keracunan di PT SMGP yang menewaskan 5 warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor DPC PKB Madina di Aek Galoga, Panyabungan ini diputuska baik partai maupun Fraksi PKB setuju dan mengajukan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk pansus keracunan gas H2S yang terjadi pada 25 Januari 2021 lalu.

Mifatuhl Falah, Anggota Komisi III DPRD Madina dari Frkasi PKB kepada StArtNews menyampaikan pembentukan pansus ini perlu karena sudah ada korban jiwa dan Fraksi PKB akan mengupayakan agar pansus tersebut terwujud.

“Rapat gabungan Fraksi PKB dengan DPC PKB Madina, alhamdulillah sudah satu kepputusan bersama kalau Fraksi PKB akan mengajukan pembentukan pansus. Pembentukan pansus perlu karena adanya korban jiwa dan Fraksi PKB akan mengupayakan itu,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKB Madina ini mengungkapkan Fraksi PKB telah menyurati pimpinan DPRD secara resmi dalam pengajuan pembentukan pansus. Miftah menegaskan apa pun alasannya pansus ini harus dibentuk.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Madina, Khoiruddin Faslah Siregar mengatakan partai merupakan institusi atau lembaga politik dengan salah satu perjuangannya adalah mengadvokasi masyarakat. Terkait kejadian di wilayah kerja PT SMGP, PKB menginstruksikan Fraksi PKB menjadi inisiator pembentukan pansus dan melakukan lobi dengan fraksi lain.

Desakan pembentukan pansus ini, jelas mantan anggota DPRD Madina ini agar kejelasan kasus dan proses hukum berjalan.

“Proses hukum itu harus dilaksanakan, kita menginginkan itu (proses hukum) ada kejelasan kasusnya ada proses hukumnya,” jelasnya.

Faslah sangat optimis dengan pembentukan pansus ini, apalagi sampai saat ini syarat minimal pengajuan pansus sudah melewati batas minimal.

Ia berharap dengan adanya pansus ini nantinya ada ketegasan hukum termasuk melihat adanya unsur pidana pada kasus tersebut. Kemudian adanya penekanan dari DPRD agar PT SMGP menerangkan kejadian secara detail dan pelaksanaan SOP yang diterapkan oleh perusahaan pada hari naas itu.

Reporter: Roy Adam

Editor: Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi