Fraksi PKB DPRD Madina Desak Pemda Madina Alokasikan Anggaran Untuk Pesantren Hadapi Covid 19

Fraksi PKB DPRD Madina Desak Pemda Madina Alokasikan Anggaran Untuk Pesantren Hadapi Covid 19

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Mandailing Natal Miftahul Falah didampingi Anggota Fraksi Ahmad Taufik Siregar

Panyabungan.StArtNews– Fraksi PKB DPRD Mandailing Natal mendesak Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk persiapan pesantren dalam menghadapi News Normal mengingat Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah santri.

Hal ini dikatakan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Mandailing Natal Miftahul Falah didampingi Anggota Fraksi Ahmad Taufik Siregar di Sekretariat DPC PKB Mandailing Natal jalan Willem Iskandar, Aek Galoga, Panyabungan.

“Meski ada pemotongan anggaran di Pemerintah Daerah dampak dari Covid 19, kita dari Fraksi PKB DPRD Mandailing Natal tetap berupaya di Perubahan Anggaran atau P-APBD 2020 nanti mengajukan pengalokasian anggaran untuk Pesantren,” kata Miftahul Falah.

Dijelaskannya, Fraksi PKB sendiri telah sepakat dalam beberapa hal pengajuan anggaran termasuk pembangunan Poskes Pesantren, bantuan alat elektronik yang mendukung proses belajar mengajar pesantren, bahkan yang paling penting adalah bagaimana pesantren bisa menyediakan ruang isolasi mandiri bagi santri yang baru tiba.

Selain itu, Fraksi PKB juga akan melakukan koordinasi dengan pengurus pesantren terkait kebutuhan dalam menghadapi New Normal ini sekaligus akan menyurati Pemda secara resmi.

Dijelaskan Miftahul Falah, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak berpandangan luas dan melihat kondisi pesantren dalam menghadapi New Normal, terlebih memasuki tahun ajaran baru, dikhawatirkan kondisi ini akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Pesantren di Kabupaten Madina umumnya selain di isi anak didik dari dalam daerah juga banyak dari luar daerah.

Fraksi PKB Mandailing Natal berharap, Pemda melakukan intervensi anggaran untuk pesantren dalam hal penanganan antisipasi Covid-19 di Pesantren.

PKN menilai penularan Covid-19 di pesantren lebih rentan dibanding sekolah unum karena banyaknya santri maupun calon santri dari luar daerah.

“Bila perlu pengalokasian anggaran penanganan Covidh19 jangan menunggu P-APBD 2020, salurkan sebagian anggaran dari hasil pemotongan anggaran APBD itu untuk Pesantren,” tegas Miftahul Falah.

Tentu hal ini kata Miftahul Falah untuk untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para santri dalam melaksanakan proses belajar dan jaminan bahwa lingkungan santri steril dari Covid-19.

Tim Redaksi StArtNews

Editor : Hanapi Lubis

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...