Kapolres: Tidak Ada Izin untuk Kegiatan Aksi 1812 di Madina

Panyabungan, StArtNews-Aliansi Umat Muslim Madina tetap menggelar aksi 1812 di lapangan Aek Godang, Jumat (18/12) meski tak mengantongi izin dari kepolisian. Aksi tersebut menuntut pengusutan kasuu 6 laskar FPI yang tewas ditembak serta meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Kapolres Mandailing Natal, AKBP Horas Tua Silalahi yang dihubungi StArtNews via seluler mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin untuk Aksi 1812 yang digawangi oleh Aliansi Umat Muslim Madina di Lapangan Aek Godang.

“Kami tidak mengizinkan karena akan ada kerumunan sekitar 500 sd 600 orang dan hal itu dilarang berdasarkan pada covid-19. Satgas dari kabupaten juga mengambil langkah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Mandailing Natal juga telah melakukan rapat pada kamis malam (17/12).  Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution dan menghasilkan keputusan berupa surat edaran yang menyampaikan agar kegiatan itu tidak dilaksanakan mengingat situasi covid di Madina sudah mulai terkendali.

Pelarangan kegiatan ini juga untuk mendukung kegiatan belajar tatap muka yang akan mulai digelar pada Janurai 2021.

“Januari nanti ada rencana anak-anak sudah boleh sekolah (tatap muka). Sekarang Madina hanya ada 1 orang yang terkonfirmasi. Sekitar 4 hari lagi mudah-mudahan orang itu  akan dinyatakan sembuh dan hal itu akan membuat Madina kembali menjadi zona hijau,” tegas Kapolres.

Horastua juga mengatakan bupati mengimbau para camat dan pondok pesantren untuk tidak mengirimkan warga dan santrinya mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Horas Tua, aliansi ini sebelumnya merencanakan 5000 orang yang hadir, tapi realisasinya hanya 500-600 orang. Ia menambahkan aliansi ini masih di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI).

“Itu masih bagian dari FPI tapi mereka mengatas namakan Aliansi Umat Muslim Madina, misinya sama orang FPI juga dengan bahasa yang berbeda saja” tegasnya.

Horas Tua Silalahi berpesan pihaknya tidak melarang kegiatan ibadah ibadah tetapi kerumunan dalam jumlah besar berpotensi menjadi klaster baru Covid-19.

“Makanya kita larang biar tidak ada lagi penularan Covid-19, karena kita pemerintahan sudah susah payah menekan angka penularan dan angka positif covid,” pungkas Horastua.

Tim Redaksi StArtNews

Komentar Anda

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Scroll To Top
Request Lagu
Loading...

Hak Cipta @Redaksi