Panyabungan, StartNews – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu program unggulan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA). Terutama, melanjutkan dan meningkatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini dijalankan Pemkab Madina.
Keseriusan meningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu tertuang dalam misi Paslon nomor urut 2 ini. Dalam poin kedua misi itu disebutkan: meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Memaknai misi ini, SAHATA berkomitmen melanjutkan program layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Madina. Hal ini sesuai dengan visi SAHATA: melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Madina yang madani.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini dinilai penting, mengingat masyarakat Madina telah merasakan manfaat kerja sama Pemkab Madina dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program layanan kesehatan gratis selama setahun terakhir.
Seperti dituturkan oleh Asmur, warga Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Panyabungan. Asmur mengaku sangat terbantu dengan adanya program layanan kesehatan gratis dari Pemkab Madina.
“Kartu BPJS saya tidak aktif saat datang berobat. Tapi, pihak rumah sakit meminta KTP dan kartu keluarga saya untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat program UHC dari Pemkab Madina. Sekarang saya bisa berobat gratis,” kata Asmur saat dibincangi di RSUD Panyabungan, Jumat (27/9/2024).
Manfaat serupa dirasakan oleh Kamal, warga Batangnatal, yang juga pasien di RSUD Panyabungan. Dia juga mengakui kartu BPJS Kesehatannya sudah tidak aktif. Namun, berbekal KTP dan kartu keluarga, dia tetap mendapat pengobatan gratis. “Pelayanan dan jenis obatnya juga sama bagus,” ujarnya.
Sementara Direktur RSUD Panyabungan dr. Rusli Pulungan mengatakan program UHC atau layanan kesehatan gratis di RSUD Panyabungan telah berjalan setahun belakangan.
“Program UHC (Universal Health Coverage) ini berjalan sejak awal Januari 2024. Karena program ini sangat membantu masyarakat, Pemkab Madina berencana melanjutkan pada tahun berikutnya,” katanya.
Sebelum ada program UHC, menurut Rusli, masyarakat sering kesulitan berobat ke rumah sakit karena terkendala biaya.
“Sekarang tidak ada kendala lagi. Pasien cukup melengkapi administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, petugas kami akan mendaftarkan ke program UHC Pemkab Madina,” tuturnya.
UHC Award
Seperti diketahui, program layanan kesehatan gratis yang dijalankan Pemkab Madina setahun terakhir mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Pada Kamis, 8 Agustus 2024, Pemkab Madina mendapat UHC Award kategori pratama berkat cakupan kesehatan semesta di kabupaten ini telah memenuhi syarat pada 2024.
Artinya, lebih dari 96 persen atau 473.629 jiwa dari total 491.353 penduduk Kabupaten Madina telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Masyarakat yang terdaftar tidak perlu khawatir mengenai biaya berobat untuk penyakit yang ditanggung program itu.
Di wilayah Tapanuli bagian selatan (Tabagsel), baru dua pemerintah kabupaten/kota yang mendapat predikat tersebut, yakni Pemkab Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Pencapaian ini merupakan wujud konkret Pemkab Madina dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Madina.
Program JKN merupakan jaminan agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Berjalannya program ini tak lepas dari campur tangan Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Reporter: Sir