Reshuffle, Komitmen yang Dilanggar, dan Persiapan Pilpres 2019

18 Januari 2018 686 Views

Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet di penghujung masa jabatannya. Berbeda dengan dua kali reshuffle sebelumnya, kali ini menteri yang diganti jauh lebih sedikit.

Tak ada juga pengumuman ke publik terlebih dulu layaknya dua kali reshuffle sebelumnya. Menteri dan pejabat yang baru hasil reshuffle langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (18/1/2018) kemarin.

Mereka adalah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam pilkada Jawa Timur. Moeldoko menggantikan Teten Masduki yang digeser menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Sementara Agum Gumelar menggantikan Hasyim Muzadi yang meninggal dunia.

Namun, dari nama-nama yang baru masuk dan diganti, sorotan justru tertuju pada nama yang tidak diganti oleh Jokowi. Nama itu adalah Airlangga Hartarto, menteri perindustrian yang belakangan terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar.

Sebelum reshuffle terjadi, sejumlah pihak sudah meminta Airlangga dicopot karena menyalahi komitmen larangan rangkap jabatan yang pernah disampaikan Jokowi.

Komitmen ini disampaikan Jokowi saat kampanye pilpres dan ditegaskan kembali setelah terpilih.

Sejumlah elite parpol seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sempat menyatakan tidak setuju dengan larangan rangkap jabatan itu.

Namun, Jokowi tetap jalan terus.

“Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi saat itu.

Namun, kata-kata Jokowi itu tak berlaku bagi seorang Airlangga Hartarto. Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun lebih sedikit. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

“Kita tau ya pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa 6 bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Jokowi.

Jokowi juga beralasan, Airlangga adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.

“Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dan yang baru bisa belajar lebih (lama), ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.

Saat ditanya apakah larangan rangkap jabatan yang semula ditegaskan Jokowi di awal pemerintahan sudah tak berlaku, Jokowi tidak menjawab dengan tegas.

“Tadi kan sudah saya sampaikan jelas gitu kok,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sumber : Kompas.Com