Perdamaian Korea

Pojok Redaksi– Dua pemimpin Korea, kembali melakukan pertemuan ber­sejarah. Jumat pekan lalu, pemimpin Korea Selatan (Kor­sel) Moon Jae-In berjabat tangan langsung dengan pe­­mimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. Kedua sama-sama me­nge­luarkan pernyataan: keinginan untuk menyo ngsong perdamaian abadi antara kedua Korea. Masyarakat du­­nia pun berharap per­temuan ini akan menjadi titik awal bagi terselesaikan konflik Korea, salah satu konflik ter­lama dunia yang dikhawatirkan bisa me­micu perang nuk­lir. Tapi meski suasana rekonsiliasi me­nye­ruak kuat da­­lam pertemuan itu, jalan menuju perdamaian me­nyeluruh di semenanjung Korea masih sangat jauh, dengan rintangan in­ternal dan eksternal yang rumit.

Pertemuan puncak antara Moon dan Jung Un akhir pekan lalu ini sebenarnya adalah pertemuan ketiga antara dua pe­­mimpin Korea. Pertama pada 2000, pertemuan antara Pre­­siden Korsel Kim Dae-jung and pemimpin Korut Kim Jong Il dan selanjutnya pada 2007 antara Presiden Roh Moo-hyun dan Kim Jong Il. Tapi pertemuan kali ini lebih spesial. Pertemuan ini dilakukan hanya satu tahun setelah Korea di ambang perang nuklir. Korut baru saja melakukan percobaan nuklir dan ujicoba rudal. Kim bahkan sempat mengancam menembakkan rudal bermuatan nuklir ke wilayah Amerika Se­rikat dan Presiden Trump pun sempat mengancam untuk me­nyerang Korut. Perang Korea kedua pun seakan segera ter­jadi. Tapi suasana panas itu beru­bah dengan cepat saat Ko­rut menyatakan keinginan ikut dalam Olimpiade Musim Di­ngin yang kebetulan digelar di Korsel. Dengan cepat pula dirancang pertemuan puncak antara kedua pemimpin Korea hingga pertemua antara Kim dan Presiden Trump, yang dijadwalkan dilakukan pada Juni atau Juli ini.

Kita pantas memberikan pujian buat para pemimpin Ko­­­rea Selatan atas strategi politik mereka yang lebih memilih ‘te­nang’ dan ‘mengalah’. Meski Korut menerapkan kebijakan yang ‘menantang’ baik secara verbal maupun tindakan di la­­­pa­­ngan, para pemimpin Korsel tidak membalas dengan aksi yang sama, meski sekutu mereka, Amerika Serikat, me­ngambil sikap yang berbeda. Mereka tampaknya mengerti be­nar bagaimana ber­­sikap menghadapi figur seperti pe­mimpin Korut. Sikap ini ternyata berhasil menjinakkan Jong Un. Ia berhasil dibujuk untuk tidak lagi bersikap seperti para pen­dahulunya, tapi lebih mengambil sikap berekonsiliasi. An­dai para pemimpin Korsel membalas aksi-aksi Korut de­ngan tindakan yang sama kerasnya maka perundingan antar dua Korea ini tidak akan terjadi. Kita juga pantas memberikan pujian dan dukungan untuk Kim Jon Un. Pemimpin muda Korut tampaknya ingin keluar dari bayang-bayang ayah dan kakeknya. Bila kedua Kim sebelumnya mengedapankan sikap bermusuhan dan curiga pada Korsel dan AS, Kim mu­da ini tampak lebih rasional. Ia memang tetap bersikap keras tapi membuka ruang bagi perundingan. Jong Un be­ru­paya menunjukkan diri sebagai negarawan internasional, yang siap berunding dengan masyarakat dunia. Sikap dua pe­mimpin Korea ini lah yang menjadi pemicu utama terselenggaranya pertemuan puncak kali ini.

Tapi meski dua pemimpin Korea ini menunjukkan sikap untuk berekonsiliasi, langkah mereka tidak akan begitu saja berlangsung mulus. Persoalan terbesar yang menghadang ada di kelompok internal Jong Un. Meski Jon Un adalah pe­mimpin utama di Korut, negeri itu praktis di bawah ke­kuasaan kelompok elit, yang menguasai eksekutif dan militer. Kelompok ini terdiri dari para senior yang telah berusia tua. Langkah-langkah rekonsiliasi Jong Un bisa diartikan lain oleh kelompok ini, yang terbiasa dengan suasana permusuhan. Selama ini Jong Un memang secara efektif telah berhasil membungkam hingga melenyapkan para pesaingnya, tapi ‘garda tua’ masih tetap mendominasi. Hal yang paling sulit bagi Kim adalah bila perdamaian dilakukan, secara otomatis Korut harus mengakui adanya negara Korsel. Padahal dalam konstitusi dan idelogi Korut, seluruh semenanjung Korea adalah milik Pyongyang dan Korsel adalah negara boneka buatan asing yang harus direbut kembali. Merubah konstitusi dan ideologi ini jelas merupakan upaya yang sangat berat.

Hal lain yang menyulitkan adalan justru faktro eksternal, terutama Amerika Serikat. Perjanjian gencatan senjata 1953 yang masih berlaku hingga saat ini ditandatangani oleh Korut, Tiongkok dan AS. Pihak Korsel diwakili AS. Jika perjanjian ini akan dirubah, menjad perjanjiam damai, maka AS juga menjadi pihak penandatangan. Persolannya, AS baru mau menan­data­ngani­nya bila Korut benar-benar telah memusnahkan senjata nuklirnya, sementara di pihak lain, Korut baru bersedia memusnahkan senjata nuklirnya jika AS menarik semua tentara dari semenanung Korea. Sengketa ini bisa berujung pada perundingan tanpa akhir. Saling percaya antara semua pihak yang terlibat menjadi kunci penyelesaian.

Sumber : harian.analisadaily.com

Komentar Anda

komentar