Pt. Rendi Diadukan ke Presiden dan Lembaga Tinggi Negara oleh Warga Trans Singkuang

20 November 2017 1437 Views

Panyabungan.StArtNews- Masyarakat transmigrasi SP 1 dan SP 2 Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan berbagai upaya guna mendapatkan keadilan dan memperoleh hak lahan mereka yang dikuasai PT Rendi Permata Raya.

Upaya terakhir yang dilakukan, masyarakat mengutus perwakilan mereka berangkat ke Jakarta dan membuat laporan ke Presiden RI Joko Widodo melalui staf Kepresidenan guna mengadukan secara langsung permasalahan lahan Trans Singkuang yang sampai sekarang hak warga belum sepenuhnya mereka dapatkan.

Selain melaporkan ke Presiden RI, perwakilan warga trans singkuang juga membuat laporan dan pengaduan ke Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, kemudian ke membuat surat laporan pengaduan ke Menteri Agraria Tata Ruang/BPN RI.

Tidak hanya itu, melalui Baharuddin selalu perwakulan Warga Trans SP1 dan SP2 mengatakan bahwa mereka juga menemui Direktur Jenderal Hukum dan Keagrariaan dan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN RI.

Untuk mengawal persidangan nantinya Pihak Baharuddin juga melaporkannya pada Komisi Yudisial (KY) karena kasus ini sudah dilaporkan Gugatan nya ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Komnas HAM RI juga menjadi sasaran laporan Baharuddin dan kawan-kawan.

“Kami sudah membuat surat laporan kepada bapak Presiden dan sudah menyerahkan semua dokumen terkait keberadaan kami selaku warga transmigrasi di Singkuang, harapan kami Bapak Presiden mengetahui kondisi kami yang sekarang, kami hanya ingin hak-hak kami kembali,” sebut Baharuddin (48) warga trans singkuang yang ikut membuat laporan tersebut ke kantor staf kepresidenan dan sejumlah lembaga negara tersebut kepada wartawan, Senin (20/11).

Baharuddin yang didampingi rekannya Sitanggang mengaku bahwa warga Trans SP1 dan SP2 Singkuang adalah warga trans yang resmi yang sesuai dengan apa yang diprogramkan Pemerintah melalui menteri Transmigrasi. Saat ini kata Bahruddin menilai mereka justru sengsara akibat Hak tanah yang seharusnya mereka dapat dan malah dikuasai oleh PT. Rendi.

Baharuddin selaku juru bicara warga berharap laporan mereka ke lembaga-lembaga tersebut dapat diterima, dan harapan kami Pemerintah pusat khususnya bapak Presiden Jokowi dapat mengetahui permasalahan ini dan memberikan penyelesaian sehingga hak-hak mereka dapat kembali.

Reporter : Hanapi Lubis

Editor : Hanapi Lubis